SUARA MERDEKA - Masih belum berujung beda pendapat soal penetapan APBD Blora. Kemarin kalangan Dewan menyodorkan senjata ampuh, yaitu UU Nomor 40 Tahun 2004.

Menurut mereka, dalam UU itu tanpa ditandatangani Bupati, raperda APBD yang telah disetuju bersama pada 25 April lalu dengan sendirinya akan sah menjadi perda. ‘’Ini sudah diatur dalam UU, sehingga tidak punya alasan lagi untuk mempertanyakan bagaimana nasib APBD Blora. Mestinya saat ini segera saja mempersiapkan dan melaksanakan perda tersebut,’’ tandas Ketua DPRD Blora HM Warsit SPd yang diamini oleh sejumlah anggota legislatif lainnya.

Dalam UU itu, lanjut mereka, pada pasal 43 ayat 2 disebutkan, dalam hal raperda tidak ditandatangani oleh gubernur, bupati/wali kota dalam jangka waktu 30 hari sejak raperda disetujui bersama akan sah menjadi perda. Read the rest of this entry »

SUARA MERDEKA, 15 Mei 2009 – Hingga kemarin soal penetapan dana Proyek Pembangunan Sarana Ekonomi (P2SE) pedesaan masih belum berujung.

Pasalnya, antara ketua DPRD dan Bupati setempat terkesan bersikukuh terkait penempatan dana itu. Ketua DPRD HM Warsit SPd menilai wajar jika yang mendapat 200 desa, sementara Bupati Drs a Blora Yudhi Sancoyo MM menghendaki semua desa yang ada, yakni 271 desa mendapatkan P2SE.

Kepada Suara Merdeka, kemarin Yuhdi mengemukakan, sesuai hasil evaluasi Gubernur, agar 271 desa di Blora mendapatkan P2SE. Hal itu supaya mencerminkan azas pemerataan keadilan dan kebersamaan bagi semua desa di Kabupaten Blora.

Orang nomor satu di Blora itu mengaku sudah berkirim surat kepada Gubernur untuk memohon persoalan itu. Menurutnya, hal itu sesuai dengan visi Bali Ddesa mBangun Desa. ”Pokoknya kami berupaya semua desa tanpa dibedakan memperoleh P2SE tersebut, Insya Allah,” tandas Bupati Yudhi. Read the rest of this entry »

WAWASAN DIGITAL – Pemerintah pusat (Menteri Keuangan Republik Indonesia) memberikan sanksi tegas pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, yakni menunda dan pemotongan 25 persen dana alokasi umum (DAU) atau Rp 10,152 miliar setiap bulannya.

Sanksi yang membuat banyak pihak terkejut dan kecewa itu, tidak lain dari buah ”mainmain” dalam pengesahan anggaran pendapatan dan belanja (APBD) 200, karena molor hingga Mei 2009 dan mendapat peringatan dua kali oleh pemerintah pusat.

”Kami terkejut dan prihatin dengan sanksi dari Menkeu RI, DAU 2009 Blora ditunda dan dipotong 25 persen per bulannya,” kata Bupati RM Yudhi Sancoyo, Selasa (12/5).
Tidak hanya kecewa dengan sanksi dari Menkeu RI, Bupati Blora juga mengaku ”malu” atas predikat daerahnya sebagai kabupaten terbuncit di Jawa Tengah dalam penetapan APBD. Kondisi itu diakuinya lebih memperihatinkan dibanding APBD 2008.

Menurut Yudhi Sancoyo, pihaknya (esekutif) sudah berusaha maksimal manyajikan data dan perhitungan APBD 2009 sedini mungkin. Berkas-berkas sudah dikirim ke dewan jauh sebelum tutup tahun dengan harapan awal 2009 atau maksimal Februari bisa digedog. Read the rest of this entry »

Tunggu realisasi pemutihan utang dari pemerintah

JAWA POS - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Blora masih menunggu realisasi pemutihan bunga utang dari pemerintah pusat. Sebab, program pemutihan tersebut rencananya dilaksanakan tahun ini. 

Hanya, ada syarat tertentu yang dilakukan PDAM di daerah, jika ingin ikut program penghapusan bunga utang dana pinjaman Bank Pembangunan Asia (ADB) tersebut. Salah satunya, penyesuaian tarif rekening pemakaian air bersih lebih besar dari biaya dasar (produksi). Dengan ketentuan itu, PDAM Blora harus menaikkan tarifnya jika menginginkan bunga utangnya dihapus. ”Sejak Maret lalu, kami telah menaikan tarif pemakaian air bersih dari Rp 1.000 per meter kubik menjadi Rp 1.500,” ujar Direktur Utama PDAM Blora, Eko Budi Risetiawan kemarin.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tentang penyelesaian piutang negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, rekening dana investasi dan rekening pembangunan daerah pada PDAM, kata dia, disebutkan bahwa dalam rangka penyelesaian piutang negara, PDAM diwajibkan memenuhi pra kondisi yakni ditetapkan tarif lebih besar dari biaya dasar. Read the rest of this entry »

 JAWA POS - Banyaknya artefak benda purbakala berupa fosil atau benda bersejarah lainnya yang hilang di wilayah Kecamatan Kradenan membuat Pemkab Blora prihatin. 

Sebab, sejumlah fosil ditengarai keluar dari Blora melalui perdagangan gelap. Kolektor banyak datang ke kecamatan Kradenan karena di tempat itu banyak ditemukan benda-benda purbakala. Karena itu, pemkab meminta warga agar bisa menjaga dan mengamankan lokasi penemuan situs atau artefak lainnya. “Karena itu merupakan salah satu potensi kekayaan bagi masyarakat Blora,” ujar Kabid Kebudayaan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (DKPPO) Blora, Suntoyo.

Menurutnya, masyarakat jangan sampai berbondong-bondong untuk mengadakan penggalian karena banyaknya fosil yang ditemukan di lahan-lahan sekitar sawah atau rumah mereka, Sebab, itu akan merusak lokasi dan situs yang ada. Dia berharap bila warga menemukan sebaiknya jangan mengambil, namun dilaporkan kepada aparat setempat. ”Ada indikasi warga tergiur untuk menggali karena ada yang akan membeli,” tambahnya.

Read the rest of this entry »

KOMPAS, Minggu, 10 Mei 2009 | 04:09 WIB - Sebagai karangan yang banyak bertumpu pada ingatan, memoar adalah ragam karya yang bergerak di antara dua kutub: sejarah dan sastra. Jika ingatan itu ditopang sekaligus dijaga ketat oleh catatan kejadian nyata, disusun mengikuti arus waktu yang bergerak lurus kronologis, karangan itu akan menjadi biografi atau otobiografi penting.

Jika ingatan tak harus tunduk sepenuhnya pada catatan ketat kejadian sejarah dan karangan disusun tak harus mengikuti aliran waktu yang lurus, tak jarang bahkan membiarkan diri terseret oleh arus kesadaran yang berkelok-kelok, karangan itu bisa menjadi novel besar.

Memoar ini memang disusun mengikuti arus waktu linier, tetapi terasa agak menjauh dari ”riwayat hidup” Pramoedya Ananta Toer yang ”seharusnya” menjadi pusat cerita dari awal hingga akhir. Pram memang tampil juga dalam karangan ini, tetapi cukup sering ia hadir agak jauh di latar belakang. Kita harus menempuh sekitar 100 halaman untuk sampai pada momen penting yang bisa mengoreksi, setidaknya memperkaya, pemahaman kita tentang Pram. Read the rest of this entry »

SUARA MERDEKA - Sejumlah kades di Blora mengancam akan mengembalikan sepeda motor Honda Win ke pemkab jika anggaran pengadaan sepeda motor Megapro dicoret dari APBD 2009. Mereka menganggap, motor inventaris yang ada saat ini sudah dalam kondisi tidak layak.

Kemarin, Ketua Praja Blora, H Sabar sudah sempat membicarakan hal itu dengan beberapa kades. Rencananya sejumlah kades akan ikut datang ke pertemuan antara Panggar DPRD dan tim anggaran eksekutif yang diagendakan digelar Kamis (7/5) sore sekitar pukul 16.00.

Sebagaimana diketahui, evaluasi gubernur atas RAPBD Blora pekan lalu telah turun. Dalam evaluasi itu disebutkan devisit anggaran Rp 24,5 miliar tidak diperbolehkan. Belakangan ini muncul wacana untuk menutup anggaran tersebut akan diambilkan dari pos anggaran P2SE dan dana pengadaan sepeda motor.

Adanya wacana itu, kemarin ditanggapi dengan “panas” oleh sejumlah kades. Satu di antaranya mengancam mengembalikan inventaris Honda Win-nya. Semula direncanakan, motor akan dikembalikan ke kantor Pemkab atau pendapa rumah dinas. Hanya saja Ketua Praja Sabar menyarankan, agar sepeda motor Win dibawa ke kantor DPRD, sekalian hadir pada acara pertemuan panggar dan tim anggaran. Read the rest of this entry »