Lintas Muria

31 Juli 2009

Operasi Penambang Pasir Liar Diduga Bocor

BLORA - Tekad Kantor Pol PP dan Kesbanglinmas yang akan menyikat penambangan pasir liar yang menggunakan mesin penyedot benar-benar dibuktikan. Namun karena diduga informasi tentang operasi itu bocor, petugas gabungan hanya bisa mengamankan tiga buah mesin penyedot pasir.

”Dugaan kami sudah bocor, sehingga dalam operasi yang dibantu oleh petugas Polres itu kami hanya berhasil mengamankan tiga buah mesin penyedot,” tandas Kepala Pol PP Drs Slamet Wiryanto.

Dia mengatakan, untuk sementara, mesin disita dan pemiliknya akan dipanggil kemudian. Kali ini operasi hanya di gelar di dua desa, yakni di Desa Jipang dan Sumberpitu.

Sebenarnya di dua desa itu diperkirakan ada sekitar 60 mesin penyedot pasir yang beroperasi. Yakni, 50 mesin di Sumberpitu dan 10 mesin di Desa Jipang.

Hanya saja, lanjut Wiryanto, saat dioperasi para pemilik mesin sudah mengemasi peralatannya. Untuk itu, petugas hanya mengamankan tiga mesin penyedot air dan peralatannya. Dua diamankan di Sumberpitu dan satu di Jipang.
80 Personel Mantan Camat Cepu itu mengatakan, saat operasi pihaknya membawa 80 personel gabungan. Hal itu untuk antisipasi jika ada perlawanan dari warga. Berdasarkan pengalaman pada tahun 2007, pada saat operasi, petugas malah dikejar-kejar warga sambil membawa parang.

Ke depan, lanjutnya, operasi akan diperluas sampai ke Kecamatan Kedungtuban dan Kradenan. Sebab, dua wilayah itu kini kondisinnya semakin parah akibat penambangan liar. Selama ini, kegiatan itu juga tidak berizin, baik izin gangguan (HO) maupun izin usahanya.

Selama ini, lanjut Wiryanto, banyak keluhan dari warga terkait dengan penambangan pasir yang tak berizin itu. Warga, khususnya yang tinggal di daerah pinggiran sungai, khawatir bibir sungai ambrol jika pasir terus disedot. (ud-71)

BLORA , Wawasan Digital – Ketua DPRD Blora, HM Warsit memastikan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terhadap putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jateng atas permohonan bandingnya. Hal itu ditegaskan mantan ketua DPC PDIP kota sate dua periode pada Wawasan. 

”Benar, saya pastikan akan kasasi setelah salinan putusan turun. Langkah ini menjadi hak saya karena ada yang tidak benar dalam putusan banding di PT Jateng,” katanya, kemarin. 

Soal kasasi ke MA, lanjutnya, semua diserahkan pada pengacara yang mendampingi sejak awal sidang hingga saat ini. Untuk itu, segala sesuatu terkait langkah hukum sepenuhnya di bawah kuasa Sumarso, penasehat hukum asal Surabaya. 

Sementara itu Sumarso, menyebut putusan hakim tingkat banding di PT Jawa Tengah ada kesalahan pembuktian yang dilakukan, sehingga apa yang dilakukan Warsit bukan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang. 

Menurutnya, salah satu kesalahan pembuktikan adalah sejumlah kuitansi yang digunakan Warsit untuk memuluskan langkahnya menjadi ketua DPRD untuk kali kedua. Sebab kuitansi itu terjadi pada September 2004, padahal pemilu legislatif terjadi pada April 2004. 

Soal kuitansi

Dari fakta itu, kata Sumarso, sangat tidak beralasan kalau muncul kuitansi itu. ”Seperti itu dalam pembuktian disebut Pak Warsit memakai dana APBD untuk pribadi dalam rangka menyukseskan dirinya menjadi ketua dewan,” paparnya. 

Kesalahan putusan PT Jateng lainnya, ada kuitansi yang uangnya untuk membayar pengacara pada 2006 karena ketua DPRD sedang menghadapi persoalan hukum. Anehnya kuitansi pembayaran itu pada 2006 dikaitkan dengan penyalahgunaan APBD 2004 belum lagi kesalahan putusan PT lainnya. 

Perlu diketahui, putusan PT atas permohonan banding Warsit sudah diputus oleh PT Jawa Tengah, sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Blora yang menjatuhi hukuman penjara terhadap ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora pada 5 Februari 2009 selama dua tahun dikurangi masa tahanan. 

Selain kurungan, Warsit yang menjabat ketua DPRD periode 1999-2004 dan 2004-2009 juga diwajibkan membayar denda Rp 50 juta (subsidair enam bulan kurungan) dan membayar uang pengganti Rp 218 juta (subsider satu tahun). 

Dia dan dua staf sekretariat (Sukarno dan Erna Marliana) didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi pada pos anggaran DPRD 2004 sebesar Rp 5,6 miliar. K.9/ip

Senin, 13 Juli 2009

BLORA, Wawasan Digital - Lokasi perbukitan kapur di wilayah Pegunungan Kendeng, akhirnya akan segera dilakukan penambangan, seiring dengan adanya izin dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora tentang penambangan kapur, yang akan menggunakan cara blasting atau ledakan. 

Lokasi yang diizinkan tersebut masuk dalam wilayah adminstratif Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, di mana di sekitar desa itu sebenarnya ada beberapa sumber mata air, letaknya tidak jauh dari areal lokasi penambangan yang diizinkan. 

Di beberapa desa Kecamatan Bogorejo memang banyak sekali ditemukan aktivitas penambangan kapur, baik yang dilakukan oleh warga sekitar, ataupun sudah menggunakan alat modern yang dikelola oleh perusahaan. 

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten (Distamben) Blora, Adi Purwanto mengatakan, Pemprov Jawa Tenggah sudah memberikan izin terkait penambangan tersebut. 

Rekomendasi atas izin itu berasal dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Blora. 

Menurut mantan Asisiten 1 Setda Blora ini, rekomendasi tersebut berdasarkan pada rencana tata ruang dan tata wilayah Kabupaten Blora. 

”Kawasan itu termasuk dalam kawasan yang dapat ditambang, karena merupakan perbukitan kapur,” kata Adi Purwanto, kemarin. 

Bahkan lanjutnya, antara Distamben dan BLH juga sudah melakukan pengecekan secara langsung di lokasi yang akan ditambang, dan juga tidak masuk dalam kawasan lindung sumber mata air Kali Lusi. 

”Meski menggunakan metode ledakan, tidak akan memengaruhi sumber air di sekitarnya, karena sudah diatur agar ledakan tidak membahayakan lingkungan sekitar,” tandasnya. K.9-Tj

Persiapkan bak penampungan untuk limbah, KUD Jiken segera garap dua sumur tua

 BLORA, Wawasan Digital – Koperasi Unit Desa (KUD) Jiken selaku pemegang izin penambangan sumur tua di Blora, kini sedang melakukan persiapan untuk pembukaan eksplorasi sumur tua di wilayah Dusun Lemahbang, Desa Bangooan, Kecamatan Jiken. 

Ada dua sumur dari enam sumur yang akan dikerjakan oleh masyarakat sekitar. Lokasi sumur tersebut memang sangat berdekatan dan berada di lereng-lereng bukit. 

Saat ini, para pekerja dan tim dari KUD sedang mempersiapkan beberapa kelengkapan penunjang untuk eksplorasi kedua sumur tersebut. 

Salah satunya dengan membuat tiga buah bak penampungan yang akan digunakan untuk penampungan minyak, pemisah air dan minyak, serta pemisah air. ”Ketiga bak penampungan itu wajib dibuat sebagai sarana untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar penambangan,” ujar Wakatek KUD Jiken, Abdul Rahman kepada Wawasan saat berada di lokasi sumur tua, Jumat (10/7). 

Menurutnya, kelestarian lingkungan memang menjadi hal yang harus diperhatikan serius oleh setiap kegiatan penambangan minyak. Bahkan pihak KUD juga telah memaparkan soal kelestarian lingkungan saat mengajukan izin. 

”Kami sudah melakukan presentasi terkait HSE,” kata Maman. 

Modern tradisonal

Menurut Maman, pengelolaan sumur tua nanti akan dilakukan dengan cara modern tradisional, karena memadukan mesin dengan manusia. Sehingga sumur yang ada dapat dinikmati masyarakat. 

Jika menggunakan alat modern, masyarakat dirugikan dan tidak bisa menikmati hasil dari minyak itu. 

”Kami lakukan semaksimal mungkin agar bisa dinikmati masyarakat. Sebagian alat dengan mesin, seperti untuk menarik timba, lainnya dengan tenaga manual manusia,” ujarnya. 

Sementara Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Blora, Adi Purwanto berharap agar sumur tua yang dioleh oleh KUD Jiken dapat mengangkat potensi Blora, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui eksplorasi di sumur tua. 

”Hendaknya semua pihak bisa mendukung keberadaan sumur tua, sehingga benar-benar bisa dinikmati masyarakat,” ujar Adi Purwanto yang melihat langsung proses persiapan eksplorasi sumur tua tersebut. K.9-ip