Dinasty Warsit Habis, Kusnanto ketua DPRD 2009-2014

BLORA, SR.- Setelah memimpin selama 2 periode sebagai DPRD Blora, HM Warsit tak lama lagi akan purna. Hal itu terkait masa bakti anggota DPRD periode 2004-2009 akan segera berakhir pada bulan ini.

Sebagaimana diketahui HM Warsit untuk pertama kalinya memimpin DPRD Blora pada tahun 1999-2004. Dan tahun itulah merupakan kejayaan para wakil rakyat karena didukung UU 22/2002 yang menurut para ahli hukum kewenangan dewan sangatlah kuat.

“Saat itu masih diberlakukanya UU 22/2002 kewenangan dewan sangatlah kuat, sehingga Muspidapun dapat diklarifikasi dengan mengadakan pemanggilan langsung,” kata Amin faried.

Sedang Periode kedua kepemimpinan HM Warsit yakni tahun 2004 – 2009 dengan 2 wakil ketuanya yakni H Mahmudi Ibrahim dan RM Yudhi Sancoyo.

Namun Yudhi Sancoyo baru menjabat kurang lebih 4 bulan, jabatan tersebut harus ditinggalkanya karena dirinya terpilih sebagai Wakil Bupati Blora mendampingi Bupati alm Basuki Widodo.

Kemudian jabatan tersebut diisi HM Kusnanto yang juga berasal dari partai Golkar seperti partainya RM Yudhi Sancoyo.

Seperti diketahui pada bulan lalu DPRD terpilih dari Pemilu Legislatif telah ditetapkan, sehingga secara otomatis, mereka akan menduduki gedung rakyat Blora ini.

Plt Sekwan Didik Lukardono saat dikonfirmasi kapan pelantikan anggota DPRD Baru dilakukan hanya menjawab menunggu SK Gubenur.

“Sesuai aturan yang berlaku kami menunggu SK Gubenur Jateng keluar dan kemudian baru membuat panmus yang membahas pelantikan anggota DPRD Baru,” kata Didik Jumat (24/7) diruang kerjanya.

Saat dikejar tentang tanggal yang pasti dirinya mengatakan akhir bulan Agustus 2009 mendatang.

“Sesuai kesepakatan awal pelantikan anggota DPRD Baru adalah 31 agustus 2009, sambil menunggu SK Gubenurnya,” jelasnya.

Sementara kabar terbaru tentang siapa ketua DPRD Baru era kepemimpinan Warsit, sudah bisa dikatakan 90% ditangan HM Kusnanto caleg terpilih dari partai Golkar.

Dengan pertimbangan tanggal Rabu (22/7) lalu, Setelah melalui Lobi fraksi DPR dengan pemerintah dalam pembahasan RUU Susunan dan Kedudukan (Susduk) MPR, DPR, DPD, dan DPRD telah menyepakati bahwa ketua DPR ditetapkan secara otomatis dari partai pemenang pemilu legislatif.

"Pertimbangannya etis saja kok, kami ingin menghargai partai pemenang pemilu," kata Ketua Pansus RUU Susduk Ganjar Pranowo di Jakarta kemarin (22/7) dalam keterangan Persnya.

Lobi ditingkat pusat itu sendiri berlangsung mulai siang sampai pukul 18.30 di Hotel Santika, Slipi, Jakarta. Dari pihak pemerintah, hadir Mendagri Mardiyanto dan Mensesneg Hatta Rajasa

Sehingga teka-teki yang selama ini selalu membjadi pembicarangan masyarakat Blora, siapa yang nantinya menggantikan HM Warsit telah terpecahkan.

“Anggota DPRD Blora adalah 45 orang dan Golkar pemenang dengan mendapat 9 kursi, maka secara otomatis ketua Dewan nantinya akan dijabat Kusnanto,” tegas Urip Daryanto Tokoh terkemuka di Blora. (Roes)

Ratnani “Wajib Semua Sekolah Laporan Sumbangannya”

BLORA, SR.- Kadinas Pendidikan Blora Ratnani Widowati mulai menunjukan ketegasanya, dalam meminpin instansi dan jajarannya. Terlebih menyikapi sumbangan yang diterima sekolah saat Penerimaan Siswa Didik (PSD) tahun ajaran baru lalu.

“Dinas Pendidikan Blora mewajibkan semua sekolah untuk melaporkan jumlah sumbangan yang diterimanya saat PSD lalu,” katanya

Alasannya agar Disdik Blora lebih mudah untuk memantau dan mengendalikan sumbangan itu.

Sehingga dengan keputusanya ini diharapkan dapat memberikan kesempatan masyarakat memperoleh pelayanan pendidikan murah.

Saat ditanya bagaimana bila ada sekolah yang melaporkan tidak sesuai kenyataanya. “Kami akan menerjunkan petugas disdik ke masing-masing sekolah untuk cross check, bila nantinya tidak sesuai laporan akan kami ambil sanksi administratif bagi pengelola sekolah tersebut,” jelas Ratnani Kamis (23/7) lalu.

Menurut Dia dalam upaya pencapaian wajib belajar 9 tahun, pemerintah sudah meluncurkan Program BOS. Dengan adanya program BOS tersebut mestinya harus menggratiskan seluruh siswa miskin ditingkat pendidikan dasar yakni SD dan SMP.

“Melaui BOS inilah harusnya tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah, hanya karena tak mampu membayar iuran atau pungutan yang dilakukan sekolah,” tegas Ratnani.

Ratnani juga menambahkan bila sekolah yang akan menarik sumbangan ke orang tua harus melalui rapat pleno komite sekolah.

Rel Putus, Loko Tour Terancam Dihentikan

SAMBONG, SR – Nasib Loko Tour Kereta Tua milik Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Cepu, paska putusnya jembatan di Bok Brosot, Kecamatan Sambong menjadi memprihatinkan. Pasalnya menganggu dan menghambat paket wisata yang telah ada selama ini.

Padahal unggulan wisata dengan loko tour kalau tidak penuh sampai gubug payung tidak terasa nikmat dan kurang pas. (Gie)

Tertangkap, Maling TV Nikah di Polsek

CEPU, SR - Kamis (23/7) salah satu tahanan di sel Mapolsek Cepu didandani lebih rapi dari hari sebelumnya, Roni Ardiansyah bin Jumali (20) yang sudah beberapa hari meringkuk di tahanan, hari ini akan melangsungkan pernikahannya. Acara ini telah direncanakan jauh sebelum dia masuk sel karena mencuri TV bersama Wahyu Bayu Poncoluko (21), Minggu (12/7).

Ultah IBI Cabang Blora

Tingkatkan Pelayanan, Bidan Lebih Profesional

CEPU, SR - Penduduk Blora saat ini hampir satu juta jumlahnya, jika pasangan usia subur tidak segera ber-KB maka akan semakin membludak. Maka slogan dua anak cukup akan kita budayakan lagi, demikian antara lain dikatakan Bupati Blora Yudhi Sancoyo di Hotel Mega Bintang, Kamis (23/7), pada acara HUT ke-58 IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Cabang Blora.

Lima ratus lebih undangan memadati Caesar Room pada acara Seminar Sehari dalam rangka HUT IBI ini. Tema acara yang dicanangkan Kontribusi Bidan dalam pencapaian MDGF’S (Millenium development Goal’s). Pemalakah yang hadir dr R Soerjo Hadijono SPOG, DTRM LB (ch) dari RSUP Dr Karyadi, Semarang, yang menyampaikan makalah Manajemen dan Sistem Rujukan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi.

Menurut Kacab IBI Blora, Hj Sof Khasanah, S.St, target IBI dalam ulang tahunnya ke-58 antara lain untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak dan menurunkan tingkat kematian ibu dan anak khusunya di kabupaten Blora.

“Pada tahun 2008 ada 26 kasus kematian ibu dan anak di Blora. Kami berusaha mencapai target 102 per 100.000 kelahiran hidup sampai dengan tahun 1015,” ujarnya. Hingga bulan Juli 2009 telah muncul 13 kasus namun penyebabnya penyakit penyerta atau komplikasi seperti jantung, paru-paru dan ginjal, bukan penyebab langsung seperti pendarahan ataupun preeklampsia,” tambahnya.

Cara yang akan ditempuh IBI Blora untuk meraih target ini dengan pendekatan kinerja bidan yang profesional, sesuai kewenangan, kompetensi, sasaran standar dan protap. Hal lain dengan melakukan P4K yakni Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi menuju Persalinan yang aman dan selamat.

“Sejak kontak dengan bidan ibu hamil diberi stiker P4K khusus sehingga selalu mendapat pantauan bidan. Minimal ibu hamil kontak dengan bidan 4 kali, pada saat persalinan sekali dan tiga kali pasca melahirkan,” terang Sof Khasanah. (Agt)