SUARA MERDEKA, 11 Juni 2009 - Setelah APBD Blora 2009 ditandatangani oleh Bupati RM Yudhi Sancoyo, tidak serta-merta anggaran bisa langsung dicairkan. Setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terlebih dahulu harus menyelesaikan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). 

Pemkab Blora memberi batas waktu penyelesaian penyusunan DPA, Jumat (12/6). Tujuannya, dana yang telah dianggarkan dalam APBD dapat segera dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan. 

Agar semua SKPD tepat waktu dalam penyusunan DPA, Pemkab mengumpulkan semua bendahara SKPD di ruang pertemuan. Penyusunan DPA dilakukan setiap SKPD mulai Senin (8/6) atau setelah Bupati RM Yudhi Sancoyo menandatangani APBD 2009, Minggu (8/6). Read the rest of this entry »

SUARA MERDEKA - Kabar positif diembuskan sejumlah anggota DPRD Blora yang baru saja beraudiensi dengan Depkeu dan Depdagri. Ketua DPRD Blora HM Warsit menatakan, APBD Blora sah demi hukum. ”Hasilnya positif. Pokoknya APBD sah demi hukum,” tandasnya kepada Suara Merdeka, kemarin (27/5).

Dia mengemukakan, sesuai dengan hasil audiensi ke Depdagri dan Depkeu, tanpa atau dengan tanda tangan Bupati, APBD Blora tetap sah. Namun demikian, jajaran Dewan berharap Bupati segera tanda tangan, dan jika sampai tidak tanda tangan, Dewan akan menggunakan hak angket untuk menuntaskan persoalan tersebut. ”Saya sudah mendengar kabar kalau Bupati sudah mau tanda tangan,” jelas Warsit.

Ditanya apakah saat di Jakarta soal dirinya memimpin sidang dipersoalkan, dengan tegas Warsit mengatakan, sesuai dengan hasil audiensi, tidak ada persoalan jika dirinya yang memimpin sidang APBD tersebut. Read the rest of this entry »

SUARA MERDEKA, 26 Mei 2009 - Pengeplotan dana P2SE hinga kemarin masih menemui jalan buntu. Bupati Blora menghendaki dana Rp 38 miliar tersebut dibagi untuk 271 desa, sedangkan Ketua DPRD HM Warsit bersikukuh agar dana itu untuk 200 desa.
Kondisi itulah saat ini yang membuat banyak pihak menginformasikan bahwa Bupati belum mau tanda tangan pada RAPBD yang sudah diserahkan kepada Gubernur Jateng. Dampaknya, hingga saat ini nasib APBD masih belum menentu.

Tampaknya alasan Bupati yang minta agar P2SE diratakan itu bisa dimaklumi, karena dasarnya demi pemerataan pembangunan di Blora. Sementara itu, alasan yang dikemukakan Ketua DPRD Warsit yang bergeming dengan permintaan itu adalah pengeplotan dana tersebut sudah ditetapkan DPRD pada RAPBD, sehingga untuk mengubahnya tidak sesederhana yang dibayangkan. “Sebab, hal itu sudah menjadi ketetapan. Untuk mengubahnya harus sesuai dengan aturan yang ada. Misalnya harus ada panitia musyawarah (panmus), pembahasan bersama dengan tim anggaran eksekutif dan lain-lain,’’ jelasnya. Read the rest of this entry »

SUARA MERDEKA - Hingga kemarin masih belum jelas bagaimana nasib APBD Blora. Apakah sudah ada persetujuan dari Gubernur atau belum. Namun kemarin beredar informasi bahwa APBD Blora tinggal menunggu persetujuan dari Mendagri.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Blora I Gede Komang Irawadi SE MSi ketika dihubungi kemarin menyatakan belum tahu tentang perkembangan terakhir APBD. ‘’Sampai saat ini kami belum tahu. Nanti kalau memang sudah ada hasil pasti akan ada disposisi dari Pak Bupati,’’ jelasnya.

Sebagaimana diketahui, nasib RAPBD Blora yang sudah disahkan pada 25 April lalu dan disetujui bersama pada tanggal 8 Mei, menyusul evaluasi dari Gubernur, masih belum jelas. Informasi terakhir, Bupati Blora dikabarkan belum membubuhkan tanda tangan dan berencana mengonsultasikannya dengan Gubernur, terutama menyangkut pos anggaran proyek pembangunan sarana ekonomi (P2SE) pedesaan Rp 38 miliar.
Bupati Drs RM Yudhi Sancoyo MM mengusulkan kepada Gubernur agar proyek itu dialokasikan tidak hanya untuk 200 desa, tetapi merata untuk 271 desa yang ada di Blora. Read the rest of this entry »

SUARA MERDEKA - Sejumlah kades di Blora mengancam akan mengembalikan sepeda motor Honda Win ke pemkab jika anggaran pengadaan sepeda motor Megapro dicoret dari APBD 2009. Mereka menganggap, motor inventaris yang ada saat ini sudah dalam kondisi tidak layak.

Kemarin, Ketua Praja Blora, H Sabar sudah sempat membicarakan hal itu dengan beberapa kades. Rencananya sejumlah kades akan ikut datang ke pertemuan antara Panggar DPRD dan tim anggaran eksekutif yang diagendakan digelar Kamis (7/5) sore sekitar pukul 16.00.

Sebagaimana diketahui, evaluasi gubernur atas RAPBD Blora pekan lalu telah turun. Dalam evaluasi itu disebutkan devisit anggaran Rp 24,5 miliar tidak diperbolehkan. Belakangan ini muncul wacana untuk menutup anggaran tersebut akan diambilkan dari pos anggaran P2SE dan dana pengadaan sepeda motor.

Adanya wacana itu, kemarin ditanggapi dengan “panas” oleh sejumlah kades. Satu di antaranya mengancam mengembalikan inventaris Honda Win-nya. Semula direncanakan, motor akan dikembalikan ke kantor Pemkab atau pendapa rumah dinas. Hanya saja Ketua Praja Sabar menyarankan, agar sepeda motor Win dibawa ke kantor DPRD, sekalian hadir pada acara pertemuan panggar dan tim anggaran. Read the rest of this entry »

SUARA MERDEKA, 7 Mei 2009 – Blora di-deadline 7 hari untuk segera selesaikan APBD, terhitung setelah hasil evaluasi dari Gubernur turun. Jika pada batas itu tidak diselesaikan, ada kemungkinan Gubernur akan membatalkan APBD Blora.

Plt Sekwan Drs Didik Lukardono ketika dihubungi kemarin (6/5) membenarkan, hasil evaluasi Gubernur yang sudah turun, memang ada klausul yang menyebutkan Blora diberi waktu untuk membenahi APBD selama 7 hari sejak hasil evaluasi turun. Jika sampai batas itu tetap tidak dibenahi, Gubernur akan membatalkan APBD Blora. ”Memang betul ada klausul yang menyebutkan hal itu,” jelasnya, kemarin.

Hal senada juga dikemukakan oleh seorang kepala SKPD. Dikatakan, hasil evaluasi dari Gubernur selain menyebutkan bahwa defisit Rp 24,5 miliar tidak diperkenankan, juga disebutkan bahwa Blora diwajibkan segera membenahi RAPBD dalam satu minggu. Jika dalam satu minggu tidak dibenahi dan APBD ditetapkan, Gubernur akan membatalkannya. Read the rest of this entry »

SUARA MERDEKA,  4 April 2009 - Kerja keras tim kecil DPRD Blora akhirnya membuahkan hasil, yakni bisa menekan defisit hingga Rp 30 miliar. Dengan hasil itu dimungkinkan Sabtu (4/4) hari ini akan dilakukan MoU Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penghitungan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

 ”Besok pagi (hari ini, Red) direncanakan akan dilakukan MoU KUA dan PPAS,” jelas Agus Sridadi, salah seorang anggota tim kecil bentukan DPRD Blora, kemarin.
Hal senada juga dikemukakan oleh ketua tim kecil, Ir Lilik Sugijanto. Menurutnya, dari pertemuan dengan beberapa SKPD telah dilakukan pemangkasan-pemangkasan. Hasilnya, bisa menekan defisit hingga Rp 30 miliar. “Angka defisit ini sudah aman,” tandasnya.

Meski demikian, menurut dia, Dewan masih perlu klarifikasi dengan beberapa SKPD, seperti DPUK, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Klarifikasi itu dalam rangka untuk mencocokan beberapa pos anggaran di SKPD tersebut.   Read the rest of this entry »