SUARA MERDEKA - Kabar positif diembuskan sejumlah anggota DPRD Blora yang baru saja beraudiensi dengan Depkeu dan Depdagri. Ketua DPRD Blora HM Warsit menatakan, APBD Blora sah demi hukum. ”Hasilnya positif. Pokoknya APBD sah demi hukum,” tandasnya kepada Suara Merdeka, kemarin (27/5).

Dia mengemukakan, sesuai dengan hasil audiensi ke Depdagri dan Depkeu, tanpa atau dengan tanda tangan Bupati, APBD Blora tetap sah. Namun demikian, jajaran Dewan berharap Bupati segera tanda tangan, dan jika sampai tidak tanda tangan, Dewan akan menggunakan hak angket untuk menuntaskan persoalan tersebut. ”Saya sudah mendengar kabar kalau Bupati sudah mau tanda tangan,” jelas Warsit.

Ditanya apakah saat di Jakarta soal dirinya memimpin sidang dipersoalkan, dengan tegas Warsit mengatakan, sesuai dengan hasil audiensi, tidak ada persoalan jika dirinya yang memimpin sidang APBD tersebut. Read the rest of this entry »

SUARA MERDEKA - Hingga kemarin tetap masih gelap soal nasib RAPBD Blora. Bupati Blora, Drs RM Yudhi Sancoyo MM ketika dikonfirmasi menjelaskan, pihaknya sampai kemarin belum mendapat jawaban dari Gubernur. ”Belum ada jawaban dari Gubernur, Mas,” tandasnya.

Apakah sudah ditandatangani? Bupati Yudhi dengan tegas menyatakan, karena Dewan mengabaikan evaluasi dari Gubenur, pihaknya belum menandatangani. Dengan kondisi tersebut, belum diketahui kira-kira bagaimana nasib APBD Blora. RAPBD Blora sebenarnya sudah disahkan pada 25 April lalu. Menyusul ada evaluasi dari Gubernur, akhirnya dilakukan pembahasan ulang dan disetujui bersama pada tanggal 8 Mei, untuk selanjutnya dikirim ke Gubernur.

Informasi terakhir menyebutkan, Bupati Blora belum membubuhkan tanda tangan dan berencana akan konsultasi terlebih dahulu dengan Gubernur. Hal yang akan dikonsultasikan itu, di antaranya soal pos anggaran Proyek Pembangunan Sarana Ekonomi (P2SE) pedesaan sejumlah Rp 38 miliar. Read the rest of this entry »

WAWASAN DIGITAL – Pemerintah pusat (Menteri Keuangan Republik Indonesia) memberikan sanksi tegas pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, yakni menunda dan pemotongan 25 persen dana alokasi umum (DAU) atau Rp 10,152 miliar setiap bulannya.

Sanksi yang membuat banyak pihak terkejut dan kecewa itu, tidak lain dari buah ”mainmain” dalam pengesahan anggaran pendapatan dan belanja (APBD) 200, karena molor hingga Mei 2009 dan mendapat peringatan dua kali oleh pemerintah pusat.

”Kami terkejut dan prihatin dengan sanksi dari Menkeu RI, DAU 2009 Blora ditunda dan dipotong 25 persen per bulannya,” kata Bupati RM Yudhi Sancoyo, Selasa (12/5).
Tidak hanya kecewa dengan sanksi dari Menkeu RI, Bupati Blora juga mengaku ”malu” atas predikat daerahnya sebagai kabupaten terbuncit di Jawa Tengah dalam penetapan APBD. Kondisi itu diakuinya lebih memperihatinkan dibanding APBD 2008.

Menurut Yudhi Sancoyo, pihaknya (esekutif) sudah berusaha maksimal manyajikan data dan perhitungan APBD 2009 sedini mungkin. Berkas-berkas sudah dikirim ke dewan jauh sebelum tutup tahun dengan harapan awal 2009 atau maksimal Februari bisa digedog. Read the rest of this entry »

SUARA MERDEKA, 7 Mei 2009 – Blora di-deadline 7 hari untuk segera selesaikan APBD, terhitung setelah hasil evaluasi dari Gubernur turun. Jika pada batas itu tidak diselesaikan, ada kemungkinan Gubernur akan membatalkan APBD Blora.

Plt Sekwan Drs Didik Lukardono ketika dihubungi kemarin (6/5) membenarkan, hasil evaluasi Gubernur yang sudah turun, memang ada klausul yang menyebutkan Blora diberi waktu untuk membenahi APBD selama 7 hari sejak hasil evaluasi turun. Jika sampai batas itu tetap tidak dibenahi, Gubernur akan membatalkan APBD Blora. ”Memang betul ada klausul yang menyebutkan hal itu,” jelasnya, kemarin.

Hal senada juga dikemukakan oleh seorang kepala SKPD. Dikatakan, hasil evaluasi dari Gubernur selain menyebutkan bahwa defisit Rp 24,5 miliar tidak diperkenankan, juga disebutkan bahwa Blora diwajibkan segera membenahi RAPBD dalam satu minggu. Jika dalam satu minggu tidak dibenahi dan APBD ditetapkan, Gubernur akan membatalkannya. Read the rest of this entry »

BLORA (Jawa pos) – Tahun ini pemkab Blora bisa menggunakan dana bagi hasil cukai Rp 3,7 miliar dari pemerintah pusat. Dana itu, merupakan akumulasi dana bagi hasil yang diterima Blora selama dua tahun yakni 2008 dna 2009. Pada 2008, Blora hanya menerima Rp 249,9 juta, sedangkan tahun ini menerima Rp 3,4 miliar. ”Tahun lalu dana bagi hasil tidak bisa digunakan karena waktunya sudah mepet,” ujar Kepala Bagian Humas dan Prokol Pemkab Blora Hurip Indiani.

Menurut Anik, panggilan akrabnya, dana bagi hasil tersebut sesuai dan tertuang daam peraturan gubernur Jateng nomor 10/2009 tentang dana bagi hasil cukai dan tembakau pemprov Jateng dan pemerintah kabupaten/kota di Jatang tahun 2009. ”Karena pergubnya sudah turun, dana bagi hasil itu sudah bisa dianggarkan dalam APBD tahun ini,” tambahnya.   Read the rest of this entry »

SUARA MERDEKA,  4 April 2009 - Kerja keras tim kecil DPRD Blora akhirnya membuahkan hasil, yakni bisa menekan defisit hingga Rp 30 miliar. Dengan hasil itu dimungkinkan Sabtu (4/4) hari ini akan dilakukan MoU Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penghitungan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

 ”Besok pagi (hari ini, Red) direncanakan akan dilakukan MoU KUA dan PPAS,” jelas Agus Sridadi, salah seorang anggota tim kecil bentukan DPRD Blora, kemarin.
Hal senada juga dikemukakan oleh ketua tim kecil, Ir Lilik Sugijanto. Menurutnya, dari pertemuan dengan beberapa SKPD telah dilakukan pemangkasan-pemangkasan. Hasilnya, bisa menekan defisit hingga Rp 30 miliar. “Angka defisit ini sudah aman,” tandasnya.

Meski demikian, menurut dia, Dewan masih perlu klarifikasi dengan beberapa SKPD, seperti DPUK, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Klarifikasi itu dalam rangka untuk mencocokan beberapa pos anggaran di SKPD tersebut.   Read the rest of this entry »

Masih Upayakan Pemotongan

SUARA MERDEKA, Jumat 3 April 2009 – Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Blora hingga kemarin masih terus mengupayakan pemangkasan anggaran di sejumlah SKPD. Hal itu menyusul sampai saat ini defisit APBD Blora tahun 2009 masih mencapai sekitar Rp 50 miliar.

“Dalam pembahasan sementara diketahui defisit anggaran masih mencapai Rp 50 miliar. Saat ini kami masih terus mengupayakan pemangkasan anggaran di sejumlah SKPD,” tandas Wakil Ketua DPRD Blora, H Mahmudi Ibrahim, kemarin.

Menurutnya, pemangkasan itu dimaksudkan supaya nantinya defisit APBD Blora mencapai angka ideal, yakni lima persen dari jumlah APBD keseluruhan, yakni angkanya berkisar sekitar Rp 30 miliar.

Dijelaskan Mahmudi, meski saat ini ketua DPRD  Blora sedang berada di Jakarta, bukan berarti pembahasan APBD macet. Kemarin, tim kecil dewan tetap melakukan rapat untuk mencari formula pemangkasan anggaran, tujuannya supaya defisit APBD ideal bisa dicapai, yakni sekitar Rp 30 miliar. Read the rest of this entry »